JAKARTA - Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy menyayangkan polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang tidak menyoroti sisi ketahanan ekonomi, ketahanan militer dan ketahanan geo ekonomi politiknya.
"Dia (kasus Freeport) hanya melihat persoalan buih-buih pertarungan antara pertarungan harga diri dan harkat martabat Ketua DPR dengan posisi Sudirman Said yang disebut banyak kalangan hanya sekadar melayangkan flying victim. Sehingga memeroleh simpati," paparnya, Minggu (22/11/2015).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil sikap seperti ia memilih Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di tengah bergulirnya konflik antara Polri dan KPK. Presiden kata dia, harus mengambil posisi tegas seperti janji yang telah dituangkan dalam kampanye.
"Posisi yang tegas sangat dibutuhkan sekarang sehingga iklim politik saling sikut dan saling menyingkirkan tidak berlanjut," paparnya.
KPK Periksa Menteri ESDM
Sikap tegas itu menurut Noorsy adalah mengganti Sudirman Said dari jabatannya sebagai Menteri ESDM.
"Kalau anda (Presiden Jokowi) menyatakan Sudirman Said tidak cocok dengan jabatannya, hentikan Sudirman Said. Cabut itu Sudirman Said pada posisinya (Menteri ESDM). Tapi pada saat yang sama dia (Presiden) punya argumentasi bahwa saya hanya meminta Sudirman Said mencari solusi. Bahwa solusi yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Anda (Sudirman Said) terbukti mencari solusi bertentangan dengan konstitusi," tutupnya.
Tidak ada komentar: