ads

.

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Indonesia Takkan Bangkrut Tanpa Freeport


JAKARTA - Indonesia dianggap mampu mengelola tambangnya sendiri termasuk yang saat ini dikelola PT Freeport Indonesia di Papua. Dosen Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda menegaskan, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia cukup mumpuni mengelola tambang emas tersebut.

"Walau PT Freeport Indonesia tutup, sumber daya manusia Indonesia mampu dan bisa mengelola sendiri. Kita sudah menguasai dalam pengelolaan sumber daya alam," kata Candra, Minggu (6/12/2015).

Ia mengungkapkan, sebanyak 97 persen pekerja PT Freeport adalah orang Indonesia, sehingga sudah terjadi transfer pengetahuan (knowledge) dalam proses pengelolaan tambang.

"Jadi saya pikir Indonesia tidak akan bangkrut tanpa Freeport, kita bisa mengelola sendiri. Bajunya diganti tidak masalah karena dalamnya sudah orang kita," tuturnya.

Di samping itu, dirinya juga melihat potensi kekuatan untuk menyangga ekonomi Indonesia masih banyak dari berbagai sektor lain. Sehingga itu membuktikan bahwa Indonesia tanpa Freeport tidak berpengaruh secara ekonomi.

Candra menilai, kegaduhan soal rekaman 'papa minta saham' yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said cukup berimbas terhadap memburuknya iklim investasi.

"Terkait Freeport sangat merugikan bagi iklim investasi Indonesia, kalau kita punya duit dan ingin investasi, kita tidak hanya berpikir untuk satu tahun atau dua tahun, tapi untuk jangka panjang, apalagi kalau nominalnya besar," bebernya.

Menurut Candra, salah satu pertimbangan yang terpenting untuk berivestasi adalah aspek keamanan dan kepastian hukum. Kondisi kegaduhan yang dipertontonkan oleh Freeport dan para menteri serta elite lainnya, membuat ketidak percayaan bagi investor untuk melepaskan uangnya.

Sehingga, ia pun mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan reshuffle kabinet jilid dua dengan mengganti menteri yang membuat kegaduhan

Isi Rekaman Sebut Jokowi Dimaki Megawati karena Tolak Budi Gunawan



JAKARTA, — Dalam rekaman yang diputar di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, suara yang diduga milik pengusaha minyak Riza Chalid menyebut Presiden Joko Widodo sempat dimaki-maki oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sebab, Jokowi menolak pengangkatan Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Dari isi rekaman yang diduga merupakan suara Riza itu disebutkan, kejadian itu berlangsung di Solo. Elite parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga hadir saat kejadian tersebut.

"Di Solo ada… ada Surya Paloh, ada si Pak Wiranto, pokoknya koalisi mereka. Dimaki-maki, Pak, Jokowi itu sama Megawati di Solo. Dia tolak BG," demikian suara yang diduga Riza seperti dalam rekaman yang diperdengarkan di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Rabu (2/12/2015).

Pada Februari lalu, Presiden Jokowi memang sempat mengusulkan Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Setelah itu, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, Komisi III tetap memutuskan untuk meloloskan Budi dalam fit and proper test.

Kendati demikian, Presiden tetap membatalkan pelantikan Budi dan mengusulkan Badrodin Haiti sebagai calon kepala Polri yang baru.

Presiden mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat.

Dalam rekaman, suara yang diduga Riza itu mengaku heran dengan keberanian Jokowi itu.

"Gila itu, sarap itu. Padahal, ini orang baik kekuatannya apa, kok sampai seleher melawan Megawati," ucap suara yang diduga Riza.

Tak hanya itu, dia pun menyinggung peran mantan ajudan Megawati itu dalam memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014.

"Padahal, pada waktu pilpres, kita mesti menang, Pak. Kita mesti menang Pak dari Prabowo ini. Kalian operasi, simpul-simpulnya Babimnas. Bapak ahlinya, saya tahu saya tahu itu," ucap suara yang diduga Riza.

"Babimnas itu bergerak atas gerakannya BG sama Pak Syafruddin. Syafruddin itu Propam. Polda-polda diminta untuk bergerak ke sana. Rusaklah kita punya di lapangan," ucapnya.

Pengamat Menilai Jokowi Presiden Paling Repot


JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai pemimpin yang paling repot. Pasalnya, jajaran menteri di dalam kabinetnya terkesan lebih pintar.

"Komunikasi kabinet beda-beda, Jokowi Presiden paling repot, kalau dulu Pak SBY sama Setgab, dia (Jokowi) masalah kabinet semua. Setiap orang di kabinetnya lebih pintar," ujar pengamat komunikasi politik Hendri Satrio di forum diskusi Sindo Trijaya, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12/2015).

Pengajar di Universitas Paramadina itu mempertanyakan keberanian Jokowi yang kabarnya akan mengocok ulang kabinetnya. Terlebih dengan munculnya polemik rekaman perpanjangan kontrak PT Freeport yang juga mencatut nama presiden.

"Ini katanya mau ada reshuffle pertengahan katanya, tapi dengan beberapa nama disebut itu, apakah berani untuk di-reshuffle?" imbuhnya.

Meski demikian, Hendri mengapresiasi langkah Jokowi dalam usahanya meredam perkara yang saat ini tengah dibahas di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pertama, saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak masalah namanya disebut dan upaya Jokowi mengambil jarak pada persoalan tersebut.

"Dua kali (Jokowi) mencoba meredam, pertama bilang saya tidak apa-apa nama dicatut. Lalu dia mencoba mengambil jarak," tukasnya.

Pengacara Novel : Ini Penculikan, Harus Dihentikan!





BENGKULU - Penasehat Hukum Novel Baswedan, Soar Siagian menegaskan, upaya penahanan kliennya oleh tim penyidik Bareskrim Mabes Polri, di Polda Bengkulu, merupakan tindakan penculikan.

Pasalnya, menurut Soar, dalam surat yang diterima pihaknya, ada penyerahan wewenang tersangka atau kliennya beserta barang bukti.

''Fakta hukumnya berkas sudah selesai. Tapi, berkas belum dilimpahkan. Ini namanya penculikan. Ini harus dihentikan!,'' tegas Soar didampingi penasehat hukum Novel lainnya, Muji Kartika Rahayu, saat ditemui di Ditreskrimum Polda Bengkulu, Kamis (3/12/2015), malam




Ia menegaskan, tindakan tersebut merupakan tindakan berbahaya dan harus dihentikan. Sebab, kata dia, ini tidak sesuai dengan hukum. Tidak hanya itu, pihaknya juga merasa keberatan atas tindakan tersebut.

Bagaimana tidak, kata dia, keberangkatan dirinya ke Bengkulu sama sekali tidak ada persiapan. ''Katanya mau dilimpahkan ke Kejaksaan, tapi kenyataannya tidak ada. Ini harus dihentikan! Ini Penculikan,'' tegas Soar.

PDIP: Presiden Jokowi Berjalan Bersama Para "Perampok"



JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikelilingi banyak mafia yang memang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya.

Menghadapi itu, Jokowi dinilainya telah membangun pemerintahan yang dinamis dengan tetap bertindak tegas pada mafia-mafia yang selama ini merugikan bangsa Indonesia.

"Yang bagus dari pemerintahan ini dinamis. Ibaratnya seperti ungkapan bahwa Pak Jokowi berjalan bersama para perampok, berenang bersama hiu," kata Eva di sebuah forum diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (29/11/2015).

Meski tegas, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mau grasa-grusu atau terkesan terburu-buru. Eva pun memuji cara itu sebagai kelebihan Jokowi dalam mengelola konflik.

"Dia tidak mau mau grasa-grusu dan tak pernah tak tegas. Dia mewarisi isu Petral, Pertamina, mafia dimana-dimana dan selama ini didiamkan dan persempit pembangunan dan mulai dibenahi," sebutnya.

Eva lantas meminta Jokowi untuk terus menjaga sikapnya tersebut, terutama untuk mengelola pemerintahan.

"Dia skillful dan bisa mengelola konflik dan tidak boleh kehilangan itu. Harus dijaga Pak Presiden," tutupnya.

Syarat Pembelian Heli Presiden Asal Italia Harus Ketat



JAKARTA - Pro kontra pembelian helikopter Agusta Westland AW101 untuk menunjang kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tamu negara masih terus bergulir.

Pengamat militer Susnaningtyas Kertopati (Nuning) mengatakan, pembelian helikopter pengganti Super Puma itu harus sesuai Undang-undang Industri Pertahanan (Indhan).

"Pemerintah boleh saja membeli helikopter buatan luar negeri, namun asalkan mematuhi UU Indhan. UU Indhan mewajibkan pengguna (TNI) untuk menggunakan produk dalam negeri," ujar Nuning kepada Okezone, Sabtu (28/11/2015).

Menurutnya, jika alutsista belum diproduksi di dalam negeri, maka dibolehkan untuk beli di luar negeri. Namun, Nuning menjelaskan, pembelian alutsista dari luar negeri harus dengan persyaratan ketat mengenai kewajiban transfer of technology (TOT), counter trade, offset, dan local content.

"Lagipula apakah ada jaminan dari Agusta Italy sebagai pihak produsen perihal suku cadang dan TOT-nya dijamin baik?" tegas mantan Anggota Komisi I DPR RI itu.

Nuning menambahkan, apakah pengadaan heli asal Italia tersebut akan disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Yang saya tahu Blue book-nya belum ditanda tangani Bappenas, karena ini kan pengadaannya bareng Sukhoi," terangnya.

Wanita yang juga memahami dunia intelijen ini pun tak sependapat dengan pernyataan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Agus Supriatna yang mengatakan heli AW-101 lebih baik ketimbang heli EC-725 buatan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

"Menurut saya, bila benar demikian maka pihak produsen Westland-Agusta harus lakukan TOT ke PT DI. Sebaliknya SDM PT DI harus dipersiapkan memahami teknologi baru," pungkas Nuning.

KSAU: PT DI Bikin Sayap Saja Tidak Bisa!



JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Agus Supriatna menegaskan pihaknya tetap memilih helikopter AW-101 dalam rangka memberi pelayanan terhadap kepala negara serta tamu negara. Ia menyingkirkan EC-725 bikinan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) lantaran sudah melalui proses kajian.

"Sekarang kan wartawan sudah pintar-pintar, coba saja lihat PT DI itu seperti apa. Jangan semua suruh beli dari PT DI, ini politisasi. Kalau nanti helikopter (EC 275 Coungar) ada apa-apa bagaimana? Siapa yang mau disalahkan?" ujar Agus saat dikonfirmasi awak media, Jumat (27/11/2015).

Mantan Kasum TNI itu lantas mengingat pengalaman prajurit matra udara saat memesan helikopter Super Puma pada rencana strategis (renstra) 2009-2014. Saat itu, TNI AU baru menerima sembilan dari 16 unit helikopter Super Puma yang dipesan.

"16 unit Super Puma yang dipesan, tetapi TNI AU hanya menerima sembilan helikopter. Sementara pengiriman tidak tepat waktu sehingga mengganggu proses operasional," imbuhnya.

Sebab itu, TNI AU kini terkesan cuek terhadap PT DI untuk memproduksi sisanya. Bahkan, Agus menganggap bahwa PT DI tidak mampu memproduksi alutsista udara.

"Saya rasa bikin sayap saja (PT DI) tidak bisa," pungkasnya.


Istana Yakin Jokowi Dijaga Ekstra Ketat di Prancis



JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertolak ke Prancis pada hari Minggu, 29 November 2015, untuk menghadiri Conference of Parties (COP) 21 forum atau Konferensi Perubahan Iklim yang berlangsung pada Senin 30 November 2015.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, otoritas Prancis, tentu akan memberikan jaminan keamanan yang baik. Mengingat beberapa waktu lalu terjadi peristiwa teror penembakan yang menewaskan ratusan orang dari kalangan sipil di Paris, Prancis.

"Mereka (Prancis) secara khusus memberikan jaminan, maka kemudian sebelum COP 21 ini, keamanan masuk Paris, Prancis akan sangat ketat," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/11/2015).

Ditambah lagi, sambungnya, yang hadir dalam acara tersebut adalah kepala-kepala negara dari berbagai benua yang sangat brpengaruh di dunia global. "Di antaranya Obama, Putin, Xi Jinping, dan Pak Jokowi. Saya yakin ini keamanan yang sangat ekstra," imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, COP 21 justru menjadi dukungan moral pada Prancis yang baru saja diterpa ancaman terorisme. "Menurut saya, kehadiran ini sangat positif bagi kebersamaan untuk memerangi terorisme dan radikalisme," tandasnya.

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Peringatan HUT Partai Golkar


JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) turut hadir dalam acara puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-51 Partai Golkar di markas partai di Jalan Anggrek Neli, Slipi Jaya, Jakarta Barat, Kamis (26/11/2015).

"Yang kami hormati Ketua Umum Perindo Bapak Hary Tanoesoedibjo," kata Ketua Panitia Ade Komaruddin saat memberikan laporan di atas panggung.

Sederetan tokoh yang hadir adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum PPP Djan Faridz dan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Ada juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Edie Prabowo, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Tokoh lainnya yang hadir adalah politikus Golkar Bambang Soesatyo, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Fraksi Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono.

Acara ini diramaikan dengan kehadiran ribuan kader partai beringin dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

PT DI Sayangkan Jokowi Tak Pakai Heli Produk Dalam Negeri



BANDUNG - Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Budi Santoso mengeluhkan rencana pembelian helikopter VVIP yang akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Ia menyebut, sebagai kepala negara, seharusnya Jokowi membantu memasaran produk buatan dalam negeri dengan menggunakan teknologi buatan Indonesia.
"Kalau Presiden tidak memakai produk PT DI, gimana kita promosi ke negara lain. Kita mampu (bikin pesawat dan heli VVIP) karena punya pengalaman bikinin pesawat atau angkutan untuk kepala negara lain," ujar Budi kepada awak media di kantornya, Rabu (25/11/2015).
Sementara itu, PT DI merekomendasikan helikopter antipeluru tipe EC-725 Cougar untuk digunakan sebagai kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI. Mereka mengklaim, teknologi tersebut lebih unggul dibanding heli sejenis buatan Italia.
"Helikopter Airbus EC-725 sangat direkomendasikan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Ini lebih unggul dibandingkan buatan Italia," sambung Direktur Produksi PT DI, Arie Wibowo.
Sembari memamerkan heli tersebut, ia memaparkan bahwa 20 persen bagiannya merupakan karya lokal. Bahkan, dibagian samping dan bawah heli telah dipasang antipeluru. Meski demikian, khusus untuk kaca, belum terpasang mode antipeluru.
"Kaca memang tidak antipeluru. Karena helikopter cenderung ditembak dari bagian bawah, maka yang antipeluru bagian bawahnya, termasuk bagian samping dan tangki bahan," pungkasnya.

Ini Pola Pencitraan Jero yang Dibuat Pemred Indopos



JAKARTA - Pemimpin Redaksi Indopos, Muhammad Sardono alias Don Kardono mengaku mendapatkan perjanjian kontrak dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral untuk melakukan pencitraan baik untuk kementerian ESDM maupun kepada mantan Menteri ESDM Jero Wacik.

Hal itu diakui Don Kardono saat bersaksi untuk terdakwa Jero Wacik terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan dana operasional menteri (DOM).

Menurut Don, dirinya mendapati kontrak tersebut setelah bertemu dengan mantan Kepala Biro Perencanaan Setjen Kementerian ESDM Ego Syahrial yang mengaku diperintah Sekjen ESDM kala itu Waryono Karno.

"Diminta Pak Waryono untuk membantu pencitraan atau membuat mengemas citra positif tentang Jero Wacik," ujar Don Kardono di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).

Menurut Kardono, dirinya menawarkan konsep pencitraan itu dengan nama smart reporting, yakni berupa berita-berita positif dan bukan iklan.

"Yang kami tawarkan adalah smart reporting yaitu memberi nuansa positif terhadap kementerian yang dipimpin Pak Jero Wacik. Pak Waryono dimintakan tolong untuk membangun citra kementerian yang dipimpin Pak Jero, bentuknya bukan iklan kalau iklan kelihatan dan enggak efektif di mata pembaca, saya buat draft yang tujuannya sama untuk pencitraan," bebernya.

Dia mengaku telah lama mengenal Waryono Karno jauh sebelum Jero memimpin sebagai Menteri ESDM. Salah satu yang diminta Waryono saat itu untuk membuat pencitraan positif jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kami diundang bantu pencitraan beliau kalau tidak salah saat itu ada rencana kenaikan BBM jadi kementerian akan disorot publik karena dari tahun ke tahun kalau ada kenaikan BBM, publik tidak tahu posisi negara seperti apa, itu Pak Waryono minta tolong ke kami untuk membantu," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, bentuk beritnya kemudian dipasang foto Jero Wacik dalam statement yang menjelaskan versi negara seperti memberi kesan menjelaskan ke publik yang kesimpulan koran adalah positif untuk negara.

Kontrak itu menurut Kardono dibuatnya dimulai pada tahun 2012 dan seharusnya berakhir pada Januari 2013. Namun baru berjalan tiga bulan, Kardono mengaku Waryono memutuskan kontrak begitu saja tanpa adanya keterangan pasti.

"Kontrak kami satu tahun mulai 19 Januari 2012 harusnya berakhir Januari 2013 lalu hanya tiga bulan kemudian diputus, proses pemutusannya juga kami tidak bisa konfirmasi tidak ada surat dari Pak Waryono dan kami tidak tahu harus dilanjutkan atau tidak kami SMS enggak dijawab, ditelefon enggak diangkat sampai sekarang, kami dalam ketidakpastian karena janji satu tahun baru berjalan tiga bulan itu putus begitu saja," tutupnya.

Kisruh Freeport, Presiden Harus Tegas Copot Sudirman Said


JAKARTA - Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy menyayangkan polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang tidak menyoroti sisi ketahanan ekonomi, ketahanan militer dan ketahanan geo ekonomi politiknya.

"Dia (kasus Freeport) hanya melihat persoalan buih-buih pertarungan antara pertarungan harga diri dan harkat martabat Ketua DPR dengan posisi Sudirman Said yang disebut banyak kalangan hanya sekadar melayangkan flying victim. Sehingga memeroleh simpati," paparnya, Minggu (22/11/2015).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil sikap seperti ia memilih Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di tengah bergulirnya konflik antara Polri dan KPK. Presiden kata dia, harus mengambil posisi tegas seperti janji yang telah dituangkan dalam kampanye.

"Posisi yang tegas sangat dibutuhkan sekarang sehingga iklim politik saling sikut dan saling menyingkirkan tidak berlanjut," paparnya.

KPK Periksa Menteri ESDM

Sikap tegas itu menurut Noorsy adalah mengganti Sudirman Said dari jabatannya sebagai Menteri ESDM.

"Kalau anda (Presiden Jokowi) menyatakan Sudirman Said tidak cocok dengan jabatannya, hentikan Sudirman Said. Cabut itu Sudirman Said pada posisinya (Menteri ESDM). Tapi pada saat yang sama dia (Presiden) punya argumentasi bahwa saya hanya meminta Sudirman Said mencari solusi. Bahwa solusi yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Anda (Sudirman Said) terbukti mencari solusi bertentangan dengan konstitusi," tutupnya.

ISIS Rencanakan Aksi Teror di 8 Lokasi, Termasuk Indonesia



KELOMPOK hacker Anonymous mengungkap sebuah rencana ISIS untuk melakukan aksi teror di delapan lokasi di seluruh dunia pada 22 November 2015. Salah satu target serangan tersebut terdapat di Indonesia.

Dari delapan lokasi yang menjadi target serangan, tiga di antaranya terletak di Paris, Prancis. Dua lokasi berada di Italia, dan yang lainnya berada di Amerika Serikat (AS), Indonesia, dan Libanon.

Di Italia, Daesh, sebutan lain bagi ISIS disebut-sebut mengincar konser band heavy metal yang bernama Five Finger Death Punch, di Milan, dan perayaan Feast of Christ the King, Perayaan Raja Kristus, sebuah perayaan liturgi umat Kristiani di ibu kota Roma.

Konser Five Finger Death Punch diduga dijadikan target untuk menampilkan kembali suasana horor yang terjadi di Gedung Teater Bataclan, Paris di mana 89 orang tewas saat menonton konser band heavy metal lainnya The Eagles of Death Metal.

Peringatan dari Anonymous ini membuat grup band asal AS itu membatalkan rencana konser mereka karena merasa belum ada pengamanan yang cukup. Demikian dilaporkan Daily Star, Minggu (22/11/2015).

Jika band Five Finger memilih membatalkan konser mereka, langkah berbeda diambil organisasi gulat profesional World Wrestling Entertainment (WWE) yang tetap akan melangsungkan acara mereka di Atlanta, AS meskipun event itu merupakan salah satu dari delapan target serangan.

Tiga Penerbangan Lion Air Delay, Penumpang Mengamuk


JAKARTA - Maskapai penerbangan Lion Air lagi-lagi mengalami delay di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Keterlambatan penerbangan terjadi tiga kali pada malam ini. Yakni, Penerbangan Jakarta-Medan, Jakarta-Palembang, dan penerbangan rute Jakarta-Padang.

Salah satu penumpang Lion Air, Habib (26) mengatakan dirinya mengalami keterlambatan penerbangan Jakarta-Medan, dengan nomor penerbangan JT 212 Jakarta-Medan, yang seharusnya terbang pada pukul 19.30 WIB, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda maskapai penerbangan tersebut akan berangkat.

"Saat ini para penumpang sedang memprotes akibat keterlambatan ini," kata Habib kepada kami, Minggu (22/11/2015) malam.



Habib menjelaskan, hingga kini suasana di ruang tunggu maskapai penerbangan berlogo singa terbang itu dihiasi protes oleh para penumpang.

"Penumpang mengamuk dikarenakan menunggu terlalu lama. Ini kalau tidak diberangkatkan juga penumpang bisa mengamuk, bisa rusuh ini," pungkasnya.

Soal Kisruh Freeport, Ini Kata Prabowo



JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tampak menghadiri hari raya umat Hindu yakni perayaan Depavale yang berlokasi di Grand Hotel Sahid Jaya, Jakarta Selatan.

Prabowo yang datang sendiri dengan menggunakan kemeja batik itu mengabaikan awak media yang telah menunggu sejak pukul 17.00 WIB. Dirinya enggan ditanyai perihal pertemuan Koalisi Merah Putih (KMP) yang terjadi di kediamannya pada Jumat 20 November 2015 malam.

"Kan sudah jelas, semua kita serahkan kepada prosedur yang berlaku," kata Prabowo dengan terburu-buru, Sabtu (21/11/2015).

Ketika diberondong pertanyaan perihal tanggapan dirinya selaku Ketua Umum Partai Gerindra, dia enggan berbicara lebih banyak.

"Ya kan nanti akan dipelajari," imbuhnya.

Soal bentuk pembelaan yang diberikan KMP kepada Ketua DPR Setya Novanto, Prabowo hanya diam seribu bahasa dan hanya menjawabnya dengan senyum.

"Ya, terima kasih semua. Selamat malam," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo menegaskan KMP akan tetap konsisten mendukung dan berada di belakang Setya Novanto dalam menghadapi laporan terkait transkip perpanjangan kontrak PT Freeport.

Sudirman Said Dilaporkan ke KPK



JAKARTA - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melanggar tentang pemberian izin PT Freeport Indonesia hingga 2021 dan perpanjangan izin ekspor konsetrat selama 6 bulan dari 28 Juli 2015-26 Januari.

Garuda Indonesia, Peringkat ke-8 Maskapai Terbaik di Dunia

New York - Perusahaan konsultan penerbangan internasional yang melakukan kajian pada bandar udara dan maskapai di seluruh dunia, Skytrax, baru-baru ini meluncurkan laporan terbarunya mengenai jajaran maskapai terbarik di dunia. Berhasil masuk ke deretan 10 besar, Garuda Indonesia sukses menduduki peringkat ke-8 sebagai maskapai terbaik di dunia.

Soal Rekaman Freeport, Agung Laksono: Jangan Menuduh Sembarangan!


JAKARTA - Agung Laksono selaku Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol meminta semua pihak menghargai proses yang sedang berjalan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said menyangkut kasus dugaan rekaman perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

15 kali berhasil melakukan pencurian kendaraan bermotor di Jakarta




JAKARTA - Setelah 15 kali berhasil melakukan pencurian kendaraan bermotor di Jakarta Barat, akhirnya komplotan pelaku berhasil dibekuk aparat Polsek Tambora.

Tak Direstui Presiden, Sudirman Said Harus Diberi Sanksi



BOGOR - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menganggap, tindakan Menteri ESDM Sudirman Said yang melapor dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak Freport ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) melanggar prosedur.


Top
Selamat Datang di Seputar Indonesia Maju, kami memberikan berita seputar indonesia terkini secara lengkap dan update, kritik dan saran silahkan kirim ke ceritaterbaru10@gmail.com