BOGOR - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menganggap, tindakan Menteri ESDM Sudirman Said yang melapor dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak Freport ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) melanggar prosedur.
Menurut Fadli, saat melapor ke MKD ternyata Sudirman tak meminta izin kepada Presiden Jokowi. Dia pun mendesak agar Menteri ESDM diberi sanksi, karena membuat kegaduhan politik.
"Presiden tidak memerintahkan Sudirman Said untuk melaporkan adanya penyadapan tersebut sebagai menteri ke MKD. Saya menganggap tindakannya ini bisa dianggap melawan atasannya karena tidak sesuai perintah Presiden," kata Fadli usai menghadiri Munas Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Desa Cipayung, Bogor, Kamis (19/11/2015).
Fadli menduga laporan rekaman percakapan soal perpanjangan kontrak PT Freeport ke MDK merupakan inisiatif Sudirman Said sendiri. Dia meminta Presiden Jokowi harus segera memberikan penjelasan terkait masalah tersebut.
"Saya kira laporan tersebut adalah inisatif pribadinya. Jika benar, sudah jelas itu bukan perintah dari Presiden dan sudah seharusnya yang bersangkutan harus diberikan sanksi," tuturnya.
Politikus Partai Gerindra ini menilai, tindakan Sudirman Said dapat menimbulkan kekisruhan politik yang nantinya akan merugikan Presiden Jokowi.
"Ini merupakan pelanggaran yang serius karen sudah membuat kegaduhan politik yang nantinya juga akan merugikan Presiden sendiri. Karena semua ini tidak bisa dipisahkan dari asal muasal persoalan yang dimana kontrak Freepot akan berakhir dan adanya upaya meminta tolong kepada pihak-pihak terkait agar adanya perpanjangan kontrak kembali," tuntasnya.
Tidak ada komentar: